Saat Ini Bisakah Gadai Petok D di Pegadaian

Petok D merupakan tanda bukti kepemilikan suatu bidang tanah yang dicatat di tingkat kelurahan. Petok D sebenarnya merupakan metode pencatatan tanah di zaman colonial Belanda.

Kini dengan adanya Sertifikat Hak Milik, Petok D sudah berkurang posisi hukumnya, karena banyak terjadi pencatatan ganda atau pemalsuan Petok D. Lalu, bagaimanakah posisi Petok D di mata Pegadaian? Apakah Petok D dapat digadaikan di Pegadaian?

Pegadaian memang melayani pinjaman dengan agunan surat tanah yang disebut Rahn Tasjliy Tanah. Namun ternyata Petok D tidak dapat digunakan sebagai agunan pinjaman itu. Namun, anda tidak perlu khawatir sebab ada beberapa bank yang melayani pinjaman dengan jaminan Petok D. Bank apa sajakah itu?

Advertisements
  1. Bank CIMB Niaga

Selain Petok D, agunan yang dapat digunakan dalam pinjaman Bank CIMB Niaga ialah SHM / SHGB / AJB tanah, bangunan kios atau rumah, Akta hibah / PPJB, BPKB motor, hak pakai kios / rumah (SIPTU) dan SHMRMS / hak sewa. Kredit di CIMB Niaga ini disebut dengan Kredit Mikro Utama.

Dalam pinjaman Kredit Mikro Utama, nasabah dapat memperoleh pinjaman mulai Rp 20 juta – 1 miliar yang dapat dikembalikan dalam jangka waktu 12 bulan – 60 bulan. Baca Adakah Bank yang Menerima Agunan Akta Hibah

Untuk mengajukan pinjaman ini, setidaknya anda harus sudah bekerja atau memiliki usaha yang telah berjalan selama 2 tahun. Selain itu, lokasi anda setidaknya ialah 10 km dari kantor cabang Bank CIMB Niaga.

  1. Bank BRI

Diketahui, bahwa Bank BRI melayani kredit mikro dengan jaminan Petok D, Letter C atau girik. Namun pada Februari 2019 ini, Badan Pertanahan Nasional bekerjasama dengan Bank BRI dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset serta Agunan berupa Tanah BRI.

Dalam kerjasama itu, tanah yang berstatus girik, Letter C atau Patok D harus ditingkatkan statusnya sebagai hak milik. Artinya, boleh Petok D, Letter C atau Girik itu diagunkan, tetapi dalam proses kredit tanah itu harus didaftarkan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Dengan begitu, sangat direkomendasikan untuk segera mengurus sertifikat hak milik tanah. Apalagi saat ini pengurusan sertifikat tanah semakin dipermudah dan tanpa biaya. Selain mempermudah apabila hendak mengajukan pinjaman di bank, sertifikat tanah akan menghindarkan pemilik tanah dari sengketa atau masalah lainnya di kemudian hari.

Advertisements

Di Bank BRI, Kredit dengan jaminan tanah ini dapat diajuakan di Kredit Mikro atau KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro. Seperti namanya, kredit ini ditujukan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Plafon yang disediakan mencapai 25 juta rupiah per debitur.

Meski ada bank yang menerima Petok D sebagai jaminan, jangan jadikan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak mengurus sertifikat hak tanah. Sebab, pengurusan SHM tanah akan mempermudah urusan di kemudian hari. Baca Bisakah Kredit Bank Jaminan Petok D

Cara Mendaftarkan Tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Mendaftarkan tanah ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebenarnya sangat mudah. Secara garis besar, pengurusannya terbagi menjadi 3 langkah yakni, 1) pengurusan di kelurahan, 2) pengurusan di kantor pertanahan, dan 3) menyiapkan biaya untuk pembuatan sertifikat tanah.

Bagaimana detail pendaftaran tanah ini? Simak infonya berikut :

  1. Di Kelurahan, siapkan Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik. Surat Keterangan Tidak Sengketa ini ditandatangani oleh Lurah dan disaksikan oleh ketua RT dan RW. Surat Keterangan Riwayat Tanah ini menjelaskan tentang riwayat penguasaan tanah dari awal sampai proses peralihan tanah. Sementara Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik ialah surat dari Lurah atau Kepala Desa yang menyatakan bahwa anda telah menguasai tanah yang disebutkan.
  2. Di Kantor Pertanahan, bawalah dokumen surat tanah, fotokopi KTP, KK, SPPT PBB, surat pernyataan sudah memasang tanda batas dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengurusan tanah. Setelah didaftarkan, akan dilaksanakan pengukuran ke tanah yang hendak didaftarkan. Setelahnya, akan dilakukan pengesahan Surat Ukur oleh BPN. Ternyata, proses pengecekan tidak berhenti disini. Masih ada tim peneliti yang akan memverifikasi surat ukur. Biasanya tim ini terdiri dari petugas BPN yang ditugaskan beserta Lurah. Apabila seluruh persyaratan sudah dinyatakan memenuhi, barulah akan diumumkan data yuridis di Kantor Kelurahan dan BPN yang berlangsung selama 60 hari.

Baca Bisakah Pinjaman CIMB Niaga Jaminan AJB

SK Tanah akan diterbitkan setelah pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).  SK Tanah pun dapat diambil di BPN.

error: Content is protected !!